Memaknai dengan Benar Arti Pluralisme

Setelah wafatnya KH. Abdurrahman Wahid atau dikenal sebagai Gus Dur, kembalilah isu-isu atas Pluralisme atau Kemajemukan. Nah Isu dari Pluralisme ini sendiri selalu saja dihubungkan dengan peran dari Gus Dur dengan para tokoh lainnya, yang sangat prihatin sekali dengan realistis terkini dari masyarakat Indonesia. Lanjutnyam ada diversitas Masyarakat dengan latar belakang agama, lalu Etnik, Ras dan juga Golongan yang akan menjadikan pijakan untuk secara serius, dan berkelanjutan dalam memperbahasakan mengenai isu Pluralisme dan Implementasinya. 

Well, sebagai bangsa yang Majemuk memang negara Indonesia sudah memiliki potensi sosial dan kultural yang mampu menjadikannya sebagai bangsa besar. Nah disini kebesaran sebagai negara Bangsa ( Nation State ) hanya bisa dideskripsikan melalui penelusuran intens sosial dan budaya yang sangat bervariasi sekali. Selain sebagai bangsa Majemuk, Indonesia boleh sekali bangga dinamakan sebagai negara Demokrasi. Dimana nama yang diberikan kayak sekali, sebab pilar-pilar dari kemajemukan sudah ada dalam tradisi Nusantara ratusan tahun silam. Nah disisi lain, ancaman dari kegagalan sebagai sebuah bangsa Majemuk Tampak, tatkala perilaku mendiskreditkan kelompok Minoritas Agama – lalu Etnik – Ras dan juga Golongan terus saja berlangsung. 

Nilai dari Universal terhadap penghargaan Pluralisme didasarkan pada Asumsi akan Diferensiasi, yang mana sudah menyatu langsung dengan realitas dari Sosial dan Budaya umat manusia, baik itu setelah di Inkorporasikan ke dalam sebuah Nation State maupun, pada Gagasan-gagasan Unifikasi berbagai kelompok Etnik yang masih ada pada tataran Imajiner sebagaimana sudah dimaknasi oleh Ben Anderson. 

Pijakan atas Pluralisme 

Prinsip dasar dari Pluralisme ini adalah Rekognisi tulus Diversitas terhadap semua elemen kemasyarakatan, maka kehidupan bersama di Indonesia harus dengan sadar berhadapan dengan konsep kekayaan dan perbedaan budaya dari segi sebuah negara dengan sekitar 130 Kelompok Etnik, yang sudah terunifikasikan dalam NKRI. nah salah satunya adalah Diktum Universal mengenai Pluralisme atau kemajemukan sebagai sebuah kondisi dimana kelompok dari Minoritas secara penuh ikut berpartisipasi dalam hidup masyarakat. Dimana sudah terdapat dari perbedaan-perbedaan keyakinan dan budaya dihargai. Dengan keuntungan dari mengetahui konsep Pluralisme tersebut, artinya bisa termanifestasikan dalam upaya-upaya meredam gejolak dan fenomena rasisme , format-format diskriminasi terhadap segala hak-hak semua warga negaranya. 

Pluralisme sendiri menjadi konsep kembar untuk Doktrin sekaligus penamaan atas label akal sehat bagi kehidupan bersama semua perbedaan yang telah dimiliki oleh warga negaranya. Sebagai doktrin, Pluralisme ini sendiri selalu mengedepankan adanya kepelbagaian yang bisa terpantulkan secara arif dalam pemikiran masyarakat dan institusi-institui yang  ada. Sebab disini Doktrin Pluralisme bisa menolak Unifikasi paksa atas segala kekayaan budaya, yang sudah dirajut melalui standar Intelektual dan kelembagaan untuk tujuan yang sempit. Serta disini pembangunan Nasional yang mereduksi makna dan Esensi pluralisme itu sendiri. Sebagai penamaan, Pluralisme  menguraikan tentang Diversitas kebudayaan  dan kecenderungan Perpolitikan yang terdapat dalam sebuah negara. 

Wacana atas Pluralisme dalam sejarah dikembang dengan sistem berkelanjutan, dimulai dari reaksi periode  Romantisme terhadap penggagas Konsep pencerahan atau Enlightenment. Disini para pemikir pencerahan beranggapan sudah bahwa, masyarakat dunia sudah diatur oleh sebuah aturan Universal yang nyata. Namun sebaliknya, kaum Romantik sudah berargumentasi bahwa Pemahaman manusia sepanjang sejarah berbeda di antara satu kelompok etnik dan budaya dengan kelompok lainnya dan justru perbedaan kemajemukan inilah yang memberikan makna terhadap kebersamaan hidup. Disini Filsuf Jerman, yakni JG Herder sudah memahami secara Fundamental saja akan kekuatan dari perbedaan kebudayaan – bahasa maupun keyakinan yang ada. 

Perbedaan-perbedaan ini tidak semerta-merta langsung mereduksi arti dari kebersamaan, justru bisa melahirkan adanya identitas bersama dari kelompok-kelompok sosial dengan label-label tipikalnya. Nah pemikiran mengenai Pluralisme Kultural ini sudah turut dimeriahkan pada tahun 1915 lampau. Melalui wacana Kallen, ketika dirinya bisa menerbitkan 2 Esai ternamanya pada The Nation dengan judul Democracy and The Melting Point. Harapannya antara lain, Pemerintah berperan dalam membuka ruang publik atau memang berlaku sangat adil bagi setiap individu tanpa terkecuali dengan hak-haknya masing-masing. 

Konteks bagi Negara Indonesia 

Para pendiri di negara ini, memang sudah memprediksikan adanya kemungkinan terdistorsinya nilai atas kemajemukan, lalu perbedaan dari Dialeniasi, kemudian secara langsung maupun tak langsung yang mendemonstrasikan budaya Adiluhung atas sebuah bahkan lebih kelompok etnik ( agama ) tertentu sehingga, hak-hak dari kelompok Minoritas sudah terpinggirkan. Semboyan langsung dari Bhineka Tunggal Ika sudah tersirat dalam sebuah kemestian legal dan kultural untuk mampu menyadari akan ada yang lainnya ( the others ) dan kesadaran ini bisa bersifat dasariah dan nasional. 

Untuk bisa memahami peranan dominan dari gus Dur di ranah pluralisme, 3 Faktor Dominan bisa saja dipergunakan menakar peranannya, mengapa dirinya begitu tegar dalam mempromosikan Pluralisme di Indonesia. Hal ini bisa didasari atas : 

1| Keyakinan besar atas nilai-nilai Universal dalam Islam yang menjamin hak-hak dari semua warga negara. 

2| Selalu menjunjung tinggi dari Nilai Kosmopolitan, bahwa semua Individu dan kelompok dalam sebuah negara memiliki tempatnya sendiri dan paksaan dari kelompok dengan mayoritasnya ini sebagai malapetaka bagi Pluralisme dan Demokrasinya. 

3| Bisa meyakini dan mengakui akan adanya perbedaan dengan tulus yang merupakan faktor dalam membuatnya memiliki integritas lintas etnik, agama, ras maupun pada Golongan. 

Dari ketiga nilai utama ini memang perlu sekali diteruskan oleh para pemimpin umat, lalu oleh Partai politik dan juga Pemerintahannya Jika masih menghendaki Indonesia sebagai sebuah negara majemuk. Nah tanpa penghargaan terhadap pluralisme, Demokrasi ini hanyalah hayalan bernegara semata saja, dan disini Gus Dur sudah memberikan Kontribusi Fenomenalnya. Jadi itulah sedikitnya memakani dengan benar arti pluralisme yang kami dapatkan sumber utamanya dari situs pmb.lipi.go.id. Apakah kalian memiliki pendapat lain akan pengertian luas dalam memaknai Arti Pluralisme itu sendiri ? 

Contoh dari Pluralisme Masyarakat di Indonesia

Sebagai gambaran yang ada, kami berikan contoh langsung dari Kelompok Etnik Jawa Timur di Era Otonomi Daerah itu sendiri. 

Memperbincangkan kelompok Etnik Jawa Tengah pada era Otonomi daerah sudah menjadi topik yang sangat amat menarik. Hal ini bisa dipicu dari beberapa faktor yang nyata. Pertama disini kalian harus bisa mengetahui bahwa provinsi Jawa Timur ini sendiri masuk ke dalam salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki keragaman etnik dan budaya masyarakat yang sangat banyak nan luas. Nah pada kenyataannya, etnik dan budaya yang sangat luas dan beragam ini menjadi salah satu dasar sebagai bentuk atas pembangunan yang penting. Lalu hanya ada beberapa kelompok etnik saja yang memiliki kesetaraan akses dalam memproses aspek politik dan ekonomi daerah pada masa orde baru. Hingga akhirnya pandangan ahli yang berhasil dipatahkan mengenai adanya penghapusan persoalan etnis melalui pembangunan kemajuan Ekonomi dan sistem politiknya. Sampai pada akhirnya, masuk Implikasi era otonomi daerah pada pengakuan negara terhadap contoh Pluralisme dalam masyarakat di berbagai keragaman etnik dan budaya. 

Nah itu sedikitnya contoh yang bisa kalian ketahui disini, jika ingin lengkap maka kalian bisa cek di artikel selanjutnya ! Terima Kasih…